Berita Rakyat

Beritarak - Penyidik Polda Jawa Barat belum menyelesaikan berkas perkara penghinaan lambang negara dengan tersangka Habib Rizieq Shihab karena masih menunggu saksi meringankan yang akan diajukan imam besar FPI itu. "Sedang kita tunggu siapa yang diajukan. Akan kami periksa," kata Kapolda Jabar Irjen Anton Charliyan kepada wartawan, hari ini. Habib Rizieq menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka, Senin 13 Februari lalu, selama lebih dari tujuh jam. Rizieq mengaku dicecar sekitar 36 pertanyaan yang akan diajukan oleh penyidik, seputar sejarah Pancasila dan muasal Pancasilan diusulkan oleh Presiden RI pertama Soekarno. Dalam pemeriksaan itu, Rizieq mengaku telah mengajukan beberapa saksi ahli di antaranya ahli tata negara dan ahli sejarah. Anton menjelaskan, penyidik Diroktorat Reserse dan Kriminal Umum juga masih melengkapi pemberkasan terkait dugaan penodaan pancasila dan pencemaran nama baik dengan tersangka Imam Besar FPI Habib Rizieq Syihab dengan terus berk...

Beritarak - Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengajak seluruh pendukungnya untuk berjuang di putaran kedua pemilihan gubernur DKI Jakarta 19 April mendatang. Ajakan itu disampaikan Anies saat menerima dukungan relawan Agus-Sylvi yang tergabung dalam Komite Nasional Masyarakat Indonesia di rumah ketua KNMI Alex Asmasoebrata di Jakarta Selatan, malam ini. "Yang berada di ruangan ini sama, sama-sama ingin gubernur baru di Jakarta. Mari kita ubah Jakarta. Jika diamanatkan nanti adalah kembalikan Jakarta sebagai nuansa kota sejarah," kata Anies. Anies mendorong semua pasangan cagub-cawagub tetap fokus menyiapkan program untuk menata dan memberikan yang terbaik bagi Jakarta. "Kami akan terus fokus pada betapa pentingnya membangun suasana persatuan. Saling menghormati, saling menghargai, dengan begitu orang bisa bekerja dengan tenang, konsentrasi, belajar juga bisa tenang," kata Anies usai kampanye terbatas di Ciracas, Jakarta Timur, Kamis (2/2/2017). ...

Beritarak - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menilai, fatwa Mahkamah Agung yang dimintakan oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo tentang status pemberhentian Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta, tak akan mempengaruhi hak anggota DPR untuk menggunakan hak angket. "Tidak mempengaruhi sikap penggunaan hak anggota karena seperti ketua MA bilang sebaiknya diselesaikan pemerintah," kata Fahri di Gedung DPR RI. Jakarta, hari ini. Fahri menjelaskan hal tersebut untuk menanggapi polemik tidak diberhentikannya Ahok dari jabatannya sebagai gubernur DKI Jakarta meskipun berstatus sebagai terdakwa, dan usaha dari Mendagri yang meminta fatwa pada MA mengenai status Ahok tersebut. Menurut Tjahjo, status gubernur DKI Jakarta yang dijabat Ahok menjadi polemik karena Ahok  menjadi terdakwa kasus dugaan penistaan agama. Tapi dia mengaku punya alasan kuat belum memberhentikan Ahok dari jabatan Gubernur DKI tersebut. Tjahjo meyakini bahwa Undang Undang Pemd...

Beritarak - Calon gubernur DKI petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menanggapi baik telepon dari Agus Harimurti Yudhoyono usai pencoblosan Pilkada DKI. "Baik. Saya sama Pak Agus baik. Sama Bu Sylvi baik," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, hari ini. Semalam, Agus Harimurti menyampaikan pidato kekalahannya usai hasil hitung cepat lembaga survei menempatkan dirinya sebagai urutan paling buncit diantara dua pasangan lainnya. Dalam pidatonya, Agus mengaku menghubungi Ahok dan Anies lewat sambungan telepon. Agus menyampaikan selamat atas dua calon gubernur yang selama ini bersaing dengan dirinya. Dalam hasil hitung cepat beberapa lembaga survei, Ahok mendapatkan rata-rata 43 persen dan Anies 40 persen, sedangkan Agus tak sampai 20 persen. Bila hasil ini tak jauh berbeda dengan penghitungan KPU Jakarta, maka Pilkada DKI akan berlangsung dua putaran. Adapun pasangan Basuki dan Djarot Saiful Hidayat unggul tipis dari pasangan nomor urut 3, yaitu Anies Baswedan dan ...

Beritarak - Malu saya untuk jumawa sedang bela Islam. Apa yang sudah saya praktikkan sesuai anjuran agama ini? Tauhidku masih mudah lumer, cair & tergelincir karena godaan sepele. Sama salib, kristenisasi, simbol2 non Islam saja ngeper. Tuhan tidak benar2 Maha & dihadirkan di lisan saja. Bukan diprilaku, perbuatan & praktik hidup. Iya sich saya lakukan pengajian akbar, takbir & Allahu akbar saya lantangkan. Tapi di lisan & dzikir 2 saja. Bukan di amal & perbuatan. Di kantor saya jadi mafia, di bisnis saya ngejar profit secara buta, di politik saya terkam siapapun, di pengajian saya tebar kebencian, di facebook saya fitnah & provokasi perpecahan. Malu saya pada Allah. Islam yang bagaimana yang saya mau bela?Justru Islam lah yang selalu membela saya. Disuruh jadi muslim, taat, patuh, pasrah pada ridla Ilahi. Saya ingkar, maksiat, durhaka. Bela Islam yang bagaimana? Islam sekadar tunggangan & alat nafsu & syahwat harta, wanita & kuasa ya...

Beritarak - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima pengembalian uang sekitar Rp 250 miliar terkait dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP), tahun anggaran 2011-2012. Adapun uang tersebut berasal dari vendor pengadaan maupun perorangan yang diduga menerima bagian dari proyek yang berjalan lima tahun silam. "Saat ini total uang yang terkumpul ada Rp 250 miliar. Tapi, patut dicatat, belum semua anggota DPR yang ada di Komisi II pada rentang masa itu mengembalikan uang yang mereka terima kepada kami," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah kepada wartawan di kantornya, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (9/2/2017). Sebab itu, dia mendorong agar para anggota dewan yang merasa menerima uang dari proyek tersebut segera mengembalikannya kepada lembaga antirasuah. Meskipun pengembalian uang bukan berarti akan membebaskan mereka dari pidana. "Mereka tidak bebas begitu saja, tetap diusut. Hanya, sikap mereka yang mengembalikan uang itu akan dic...

Beritarak - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyatakan lengkap (P-21) berkas perkara dua tersangka korupsi proyek pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP elektronik atau e-KTP) tahun anggaran 2011-2012. Dua tersangka dimaksud adalah Sugiharto, mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Kemendagri) dan Irman, mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri. "Pelimpahan tahap satu sudah dilakukan untuk tersangka S (Sugiharto) hari Jumat, 3 Februari 2017 dan untuk tersangka IR (Irman) dilakukan hari Senin, 6 Februari 2017. Masih ada waktu sampai pelimpahan tahap dua, yakni pelimpahan berkas perkara dan tersangka," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Rabu (8/2). Menurutnya, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 280 orang saksi, termasuk 15 anggota DPR untuk kedua tersangka itu. Bahkan, sebenarny...

Beritarak - Penyidik KPK memeriksa mantan ketua DPR, Ade Komarudin sebagai saksi untuk kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP di gedung KPK, Jakarta, hari ini. Akom, sapaan akrab Ade Komarudin tiba sekitar pukul 10.00 WIB dan langsung masuk gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan. Lima menit kemudian mantan anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar periode 2009-2014 Chairuman Harahap menyusul keudian. "Ya mau diperiksa," kata Chairuman kepada wartawan. KPK sudah memanggil sejumlah anggota DPR dan mantan anggota DPR berkaitan dengan korupsi e-KTP, merujuk pada keterangan mantan bendahara umum Partai Demokrat Mohammad Nazaruddin, seperti Ketua DPR Setya Novanto, gubernur Jawa Tengah yang juga mantan anggota Komisi II DPR Ganjar Pranowo. Menurut KPK, ada lebih dari 250 saksi sudah dipanggil untuk diperiksa dalam kaitannya dengan kasus ini. Dalam kasus ini, KPK sudah menetapkan dua tersangka yaitu mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Irman dan mant...

Beritarak - Komisi II DPR RI akan mendatangi Kantor Bea dan Cukai Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, untuk memastikan  e-KPT atau KTP elektronik palsu yang dikirim dari Vietnam. "Pukul 10.00 WIB, Komisi II DPR RI akan ke Bea Cukai Bandara Soetta untuk melihat e-KTP," kata anggota Komisi II DPR RI, Agung Widyantoro saat dihubungi di Jakarta, hari ini. Kemarin, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy dan Fandi Utomo melakukan sidak, namun mereka tidak diberi akses oleh pihak Bea Cukai Bandara Soetta. Tidak jelas apa alasan pelarangan oleh Bea Cukai, sehingga dua anggota DPR tak bisa melihat langsung barang yang datang dari Vietnam tersebut. Agung menyebutkan, jumlah e-KTP yang dikirim dari Vietnam sangat banyak. "Sekitar 450 ribu e-KTP," kata politisi Partai Golkar itu. Beredar informasi di kalangan awak media, 450 ribu e-KTP itu dikirim dari Vietnam kepada seseorang yang merupakan kerabat keluarga salah satu pejabat daerah. (berak/adm)

Beritarak - Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta menolak memberikan informasi tentang adanya pengiriman e-KTP atau KTP elektronik dari Vietnam kepada anggota Komisi II DPR. "Kepala kantor tidak di tempat karena ada assesment di Kemendagri. Kalau informasi kami satu pintu. Kami akan tetap jaga kerahasiaan. Kami tidak diberikan kewenangan untuk menyampaikan informasi," kata Kabid Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Bandara Soetta, Amir, saat menerima Anggota Komisi II DPR RI di kantor Bea Cukai, Bandara Soetta, Jakarta, hari ini. Anggota DPR Komisi II, hari ini mendatangi Kantor Bea dan Cukai Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, untuk memastikan informasi ratusan ribu e-KTP yang dikirm dari Vietnam. Kedatangan Komisi II DPR yang telah mendapatkan izin dari pimpinan DPR, menindaklanjuti penolakan Bea Cukai terhadap dua anggota DPR sebelumnya, Lukman Edy dan Fandi Utomo. Tidak dapat melihat fisik yang ingin dilihat, anggota Komisi II DPR RI, Agung Widyantoro meminta, Bea Cuk...