Berita Rakyat

Beritarak - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima pengembalian uang sekitar Rp 250 miliar terkait dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP), tahun anggaran 2011-2012. Adapun uang tersebut berasal dari vendor pengadaan maupun perorangan yang diduga menerima bagian dari proyek yang berjalan lima tahun silam. "Saat ini total uang yang terkumpul ada Rp 250 miliar. Tapi, patut dicatat, belum semua anggota DPR yang ada di Komisi II pada rentang masa itu mengembalikan uang yang mereka terima kepada kami," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah kepada wartawan di kantornya, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (9/2/2017). Sebab itu, dia mendorong agar para anggota dewan yang merasa menerima uang dari proyek tersebut segera mengembalikannya kepada lembaga antirasuah. Meskipun pengembalian uang bukan berarti akan membebaskan mereka dari pidana. "Mereka tidak bebas begitu saja, tetap diusut. Hanya, sikap mereka yang mengembalikan uang itu akan dic...

Beritarak - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyatakan lengkap (P-21) berkas perkara dua tersangka korupsi proyek pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP elektronik atau e-KTP) tahun anggaran 2011-2012. Dua tersangka dimaksud adalah Sugiharto, mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Kemendagri) dan Irman, mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri. "Pelimpahan tahap satu sudah dilakukan untuk tersangka S (Sugiharto) hari Jumat, 3 Februari 2017 dan untuk tersangka IR (Irman) dilakukan hari Senin, 6 Februari 2017. Masih ada waktu sampai pelimpahan tahap dua, yakni pelimpahan berkas perkara dan tersangka," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Rabu (8/2). Menurutnya, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 280 orang saksi, termasuk 15 anggota DPR untuk kedua tersangka itu. Bahkan, sebenarny...